Minimnya perlindungan hukum dan rendahnya upah (TULISAN)

Nama: Suranta Efraim Zhons Shethevans

Kelas: 2EB22

NPM: 26210744

Minimnya perlindungan hukum dan rendahnya upah

Dalam kamus modern serikat buruh, hanya ada dua cara melindungi buruh yaitu;

Pertama, melalui undang-undang perburuhan. MeIalui undang-undang buruh akan

terlindungi secara hukum, mulai dari jaminan negara memberikan pekerjaan yang layak,

melindunginya di tempat kerja (kesehatan dan keselamatan kerja dan upah layak) sampai

dengan pemberian jaminan sosial setelah pensiun.

Kedua, melalui serikat buruh. Sekalipun undang-undang perburuhan bagus, tetapi buruh

tetap memerlukan kehadiran serikat buruh untuk pembuatan Perjanjian Kerja Bersama

(PKB ). PKB adalah sebuah dokumen perjanjian bersama antara majikan dan buruh yang

berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hanya melalui serikat buruhlah – bukan

melalui LSM ataupun partai politik – bisa berunding untuk mendapatkan hak-hak

tambahan (di luar ketentuan UU) untuk menambah kesejahteraan mereka.

Negara-negara industri maju telah membuktikan bahwa kedua instrumen di atas

telah mengurangi kesenjangan kaya – miskin, dan sekaligus mengurangi potensi

kemarahan sosial. Tetapi apa yang terjadi di Indonesia, perlindungan undang-undang

terhadap buruh sangat rendah. Lihatlah sistem peradilan perburuhan kita yang tidak

memberikan kemungkinan buruh menang dalam proses peradilan yang panjang (mulai

dari bipartit, perantaraan, P4D, P4P, PTUN, Mahkamah Agung, Peninjauan Kembali, dan

masalah eksekusi). Dalam pengalaman saya 12 tahun sebagai aktifis perburuhan, hanya

satu kali kasus SBSI menang di tingkat MA, kasus yang masuk ke PTUN semuanya

kalah. Dan ribuan kasus yang masuk ke tingkat P4P hampir 90% kalah dan dimenangkan

pengusaha. Buruh sebenamya tidak percaya lagi dengan lembaga peradilan ini, tetapi

karena tidak ada pilihan lain, sekalipun harus kalah, tetapi mereka memilih kalah

terhormat daripada harus menerima PHK semena-mena. Ditambah lagi dengan program

Jamsostek yang tidak memberikan manfaat banyak terhadap buruh, karena di samping

status usahanya profit oriented, pemerintah bahkan ikut-ikutan mengambil dana deviden

dari keuntungan Jamsostek. Sehingga buruh hanya menerima rata-rataRp 2,5 juta setelah

pensiun umur 55 tahun. Tentu saja jumlah ini tidak mencukupi kebutuhan buruh pasca

kerja. Itulah sebabnya banyak pensiunan buruh jatuh dalam kemiskinan tragis, sebab

bahkan saat bekerja saja hidupnya sudah berada pada level subsisten, setelah pensiun

akan lebih tragis lagi. Semua kenyataan ketidakadilan ini bisa dilihat dan diketahui semua

politisi dan pemerintah. tetapi tidak ada satupun partai yang membuat hak inisiatif dalam

merubah UU peradilan perburuhan dan sistem jaminan sosial ketenagakerjaan.

Otonomi daerah telah menghadirkan skenario lebih buruk terhadap buruh, sebab

tidak ada efektif lagi pengawasan Depnaker pusat. Semua daerah berlomba memperluas

retribusi baik legal maupun ilegal untuk menambah APBD, tidak perduli apa dampaknya

terhadap semakin berkurangnya minat investor beroperasi di daerah itu. Ada retribusi

perpanjangan ijin IKTA, pungutan mendapatkan kartu kuning, ijin penyimpangan waktu

kerja, biaya pendaftaran PKB, dan sebagainya, yang kesemuanya menggambarkan

kaburnya visi pemerintah daerah terhadap pengembangan perekonomian.

Solusi

Mengingat masalah ketenagakerjaan sudah terlanjur rumit, maka tidak ada jalan

lain bagi pemerintah untuk segera membuat langkah-langkah serius sebagai berikut:

- Segera mereformasi badan peradilan perselisihan perburuhan, sehingga

dimungkinkan buruh mendapat pelayanan yang adil. Lembaga peradilan buruh itu

harus bersih, cepat, proses sederhana, biayanya murah dan ada limit waktu

(usulan SBSI maksimum 120 hari). Bentuk P4D dan P4P dan mekanisme

tambahan ke PTUN sebaiknya harus ditiadakan. Ada berbagai model peradilan

buruh di berbagai negara yang bisa diambil sebagai contoh.

- Harus ada desakan agar anggaran untuk sektor pendidikan dalam APBN

ditingkatkan, sehingga tercipta sistem pendidikan murah dan pengajar yang

dihargai secara layak. Implikasi 40 juta penganggur saat ini akan menjadi beban

Indonesia setidaknya 25 tahun ke depan, sebab hampir semua anak penganggur

ini ditambah dengan anak-anak buruh yang hanya mendapat upah kecil (UMR DKI

Jakarta Rp 637.000.- ), akan terpaksa tidak bisa sekolah atau hanya bisa sekolah

tamat SD saja. Membawa 40 juta orang tidak terdidik pada tahun 2030 hanya akan

menjadi beban besar bagi negeri ini kelak.

- Merubah sistem jaminan sosial ketenagakerjaan, sehingga buruh korban PHK

danburuh pensiunan akan mendapat tunjangan layak dari Jamsostek. Pemerintah

dilarang mengambil keuntungan apapun dari Jamsostek, bahkan sebaliknya.

- Pemerintah yang bertanggungjawab, harus memberikan kontribusi setiap tahun,

sehingga buruh bisa hidup layak. Sistem Jaminan sosial ketenagakerjaan yang

baik akan mengurangi kriminalitas sosial.

- Dalam jangka panjang, untuk menampung tenaga kerja dan perolehan nilai

tambah, pemerintah harus merubah strategi pengembangan industri dari yang

berbasis manufaktur ke sektor andalan (leading sectors) industri kita yaitu dengan

mengembangkan sektor-sektor yang memiliki keunggulan absolute (absolute

comparative advantage).

- Diberikan jaminan penegakan hukum dan kepastian berusaha terhadap investor,

sehingga investor tidak bingung terhadap banyaknya prosedur “tidak resmi” dalam

proses pengurusan usaha, dan biaya-biaya yang tidak tercatat. Faktor inilah

membuat pengusaha enggan berusaha di Indonesi sehingga menyulitkan dalam

menyalurkan tenaga kerja yang melimpah.

- Memfungsikan lembaga bipartit dan tripartit dalam mitra yang sejajar untuk

mengatasi hubungan industrial yang kurang baik, seperti pencegahan pemogokan

melalui perundingan. Lock out, dan mengatasi pengangguran. ILO telah

mengeluarkan istilah “social dialog” untuk mendorong orang lebih suka

berdialog/berunding ketimbang konfrontasi.